Air Bersih
Pembentukan UPTD Air Bersih Diminta Segera Direspon
Semua pejabat yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) harus peka menjabarkan apa yang disampaikan pimpinannya. Hal tersebut sebagaimana disampaiakan salah satu tokoh pemuda Bolsel Jasmudin Mananelu.
“Setiap penyampaian harunya bias dijabarkan, baik itu secara formal ataupun tidak. Sebab, apa yang disampaikan bupati adalah kepentingan masyarakat, sehingga harus tanggap dengan menikdaklanjutinya,” imbuhnya.
Jasmudin menambahkan, jika dinilai selama ini justru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lambat merespon apa yang disampaikan bupati. Misalkan usulan yang disampaikan bupati Hi. Herson Mayulu, pada paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemilihan, pnengangkatan dan pemberhentian sangadi pekan lalu. Dalam kesempatan itu, bupati mengusulkan bahkan meminta kepada intansi terkait agar segera membentuk Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Air Bersih dan Badan Narkotika Daerah.
“Padahal, usulan tersebut tujuannya agar pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa terlayani dengan baik. Tapi, sejauh ini belum juga ditindaklanjuti. Ada apa sebenarnya sehingga selama ini instansi teknis kerap lambat menindaklanjuti apa yang disampaikan pak bupati,” cetus Jasmudin.
Di lain sisi, di tahun 2016 ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembuatan jaringan air bersih sekitar Rp4 miliar.
“Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jadi, harusnya ada perhatian dari instansi terkait. Apakah nanti pak bupati sudah marah-marah baru ditindaklanjuti?. Hal-hal seperti ini seharusnya tak perlu terjadi, kalau semua kepala dinas peka dan tanggap,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kimpraswil Bolsel Teddy Manika, ketika dikonfirmasi mengatakan, memang persoalan tanggung jawab soal pelayanan air bersih menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Kimpraswil, karena masih menjadi sub bagian. Namun, seyogyanya persoalan pembentukan UPTD Air Bersih ini perlu kajian. Meski demikian, pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang disampaikan bupati.
“Akan kita kaji dulu pembentukan lembaganya seperti apa. Yang pasti apa yang disampaiakn pak bupati akan kita tindaklanjuti,” tangkis Manika
“Setiap penyampaian harunya bias dijabarkan, baik itu secara formal ataupun tidak. Sebab, apa yang disampaikan bupati adalah kepentingan masyarakat, sehingga harus tanggap dengan menikdaklanjutinya,” imbuhnya.
Jasmudin menambahkan, jika dinilai selama ini justru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lambat merespon apa yang disampaikan bupati. Misalkan usulan yang disampaikan bupati Hi. Herson Mayulu, pada paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemilihan, pnengangkatan dan pemberhentian sangadi pekan lalu. Dalam kesempatan itu, bupati mengusulkan bahkan meminta kepada intansi terkait agar segera membentuk Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Air Bersih dan Badan Narkotika Daerah.
“Padahal, usulan tersebut tujuannya agar pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa terlayani dengan baik. Tapi, sejauh ini belum juga ditindaklanjuti. Ada apa sebenarnya sehingga selama ini instansi teknis kerap lambat menindaklanjuti apa yang disampaikan pak bupati,” cetus Jasmudin.
Di lain sisi, di tahun 2016 ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembuatan jaringan air bersih sekitar Rp4 miliar.
“Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jadi, harusnya ada perhatian dari instansi terkait. Apakah nanti pak bupati sudah marah-marah baru ditindaklanjuti?. Hal-hal seperti ini seharusnya tak perlu terjadi, kalau semua kepala dinas peka dan tanggap,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kimpraswil Bolsel Teddy Manika, ketika dikonfirmasi mengatakan, memang persoalan tanggung jawab soal pelayanan air bersih menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Kimpraswil, karena masih menjadi sub bagian. Namun, seyogyanya persoalan pembentukan UPTD Air Bersih ini perlu kajian. Meski demikian, pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang disampaikan bupati.
“Akan kita kaji dulu pembentukan lembaganya seperti apa. Yang pasti apa yang disampaiakn pak bupati akan kita tindaklanjuti,” tangkis Manika
